Selasa 26 May 2015 22:02 WIB
Kasus Hadi Poernomo

KPK Minta PN Jaksel Segera Serahkan Salinan Putusan Hadi

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Angga Indrawan
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat (22/5). (Republika/Agung Supriyanto)
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat (22/5). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pembeantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera menyerahkan salinan putusan praperadilan Hadi Poernomo. Salinan putusan akan dipelajari untuk menentukan upaya hukum yang akan diambil KPK.

"Kami berharap, PN Jaksel segera menyampaikan putusan tadi kepada kami untuk menentukan jenis perlawanan hukum apa yang akan kami lakukan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dalam keterangan resmi di gedung KPK, Selasa (26/5).

Zulkarnen mengatakan, pertimbangan yang digunakan hakim tunggal Haswandi dalam putusan sidang praperadilan Hadi tak tepat. Menurut dia, hakim yang mempermasalahkan penyelidik dan penyidik KPK bukan merupakan kewenangan praperadilan.

"Hakim juga memutus perkara melebihi permohonan yang diajukan pemohon atau ultra petita, itu tidak dibenarkan," ujar mantan kepala Kejati Jawa Timur ini.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Eks Ketua BPK Nilai SIN Pajak Bisa Cegah Korupsi
ekonomi - 21 April 2021, 22:45
Eks Ketua BPK Nilai SIN Pajak Bisa Cegah Korupsi
Pajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas Korupsi
ekonomi - 08 August 2019, 02:10
Pajak Bisa Dijadikan Instrumen Berantas Korupsi
Abdullah Hehamahua: MoU KPK-Polri-Kejagung Tambah Runyam Pemberantasan Korupsi
nasional - 31 March 2017, 08:24
Abdullah Hehamahua: MoU KPK-Polri-Kejagung Tambah Runyam Pemberantasan Korupsi
Antasari Azhar: Saya tidak Dendam
nasional - 22 November 2016, 21:32
Antasari Azhar: Saya tidak Dendam
Jokowi Tegaskan Komitmen Perkuat KPK
nasional - 22 November 2016, 17:26
Jokowi Tegaskan Komitmen Perkuat KPK
Samad: Antasari tak Semestinya Dihukum Terlalu Lama
nasional - 12 November 2016, 15:53
Samad: Antasari tak Semestinya Dihukum Terlalu Lama
Samad: Indonesia Butuh Pemberantasan Korupsi Secara Represif
nasional - 12 November 2016, 14:11
Samad: Indonesia Butuh Pemberantasan Korupsi Secara Represif
Novel Ingin Antasari Kembali Berantas Korupsi
nasional - 12 November 2016, 10:58
Novel Ingin Antasari Kembali Berantas Korupsi
Yuk Ngaji Hari Ini
فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاۤءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ࣖ
Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (perintah lain) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka (selalu) berbuat fasik.

(QS. Al-Baqarah ayat 59)
Berita Lainnya
IDCloudHost mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan mengembangkan berbagai layanan cloud untuk membantu UMKM dalam melakukan digitalisasi, sehingga mereka dapat hadir secara online dan memperluas akses pasar domestik maupun internasional.
ekonomi - Senin , 13 Feb 2023, 16:10 WIB
Ini Cara UMKM Percepat Digitalisasi agar Selamat dari Resesi
Penerapan QRIS dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sleman.
ekonomi - Ahad , 12 Feb 2023, 01:27 WIB
Temui Pelaku UMKM, Anggota DPR Gencarkan Sosialisasi QRIS BI
Pelaku UMKM menunggu pembeli di dekat pajangan produk bawang goreng yang dijual secara langsung, (ilustrasi).
ekonomi - Kamis , 09 Feb 2023, 21:36 WIB
UMKM Go Digital Perlu Branding Secara Kreatif
Peningkatan konsumen digital (ilustrasi). Platform Punyamentor siapkan fitur edukasi hingga digital marketing bagi entrepreuner, khususnya yang mengejar pertumbuhan ekonomi digital
ekonomi - Kamis , 09 Feb 2023, 20:56 WIB
Platform Ini Bidik Meningkatnya Konsumen Digital Indonesia yang Capai 169 Juta
meeting zoom (ilustrasi)
ekonomi - Rabu , 08 Feb 2023, 08:01 WIB
Zoom Bakal PHK 1.300 Karyawan, CEO Akui Kesalahan
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini nasional
Advertisement