Rabu 27 May 2015 11:52 WIB
Korupsi UPS

Singgung Dana UPS, JK: Kasih Tahu Haji Lulung Itu!

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ilham
Jusuf Kalla
Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung permasalahan antara Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau yang dikenal dengan Haji Lulung dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut JK, daripada dana anggaran pemerintah daerah digunakan untuk pembelian uninterruptible power supply (UPS), lebih baik digunakan untuk membeli sekop agar dapat digunakan untuk membersihkan selokan.

"Daripada untuk UPS, mending beli sekop. UPS sekitar Rp 300 miliar, kalau buat beli sekop Rp 300 miliar itu bisa beli 10 juta sekop. Bisa aman, tidak ada malaria, DBD. Kasih tahu Haji Lulung itu! Kasih tahu saja," kata JK saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Galang Kekuatan Hadapi Tantangan Permukiman dan Perkotaan di JCC, Jakarta, Rabu (27/5).

Dengan pembelian sekop, justru dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. JK pun meminta agar masyarakat turut menjaga kebersihan lingkungan rumah. Sebab, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tugas setiap individu.

"Saya sering bilang, Ahok, orang yang punya rumah harus pelihara selokan depan rumahnya. Bicara di konferensi tidak ada gunanya. Yang penting itu jaga sanitasi. Jaga selokan itu," kata JK.

Berdasarkan data BPS 2013, akses air minum secara nasional pada 2013 mencapai 67,7 persen dari total penduduk Indonesia dan akses sanitasi layak 60,91 persen. Sedangkan upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan masih menyisakan 12 persen atau seluas 34.431 hektar dengan rata-rata pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 2 persen per tahun.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Forum ini digelar untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan pem‎ukiman yang berkualitas, peningkatan akses terhadap air minum, dan sanitasi layak jadi 100 persen, serta mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh di Indonesia pada 2019.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement