REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Sindawa Tarang mengklarifikasi terkait adanya informasi mengenai rencana demonstrasi yang akan dilakukan organisasinya di Istana Negara pada Rabu (27/5). Sindawa menjelaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas aksi demonstrasi yang hanya dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan DPP Apdesi.

"Demonstrasi besok ditunggangi oleh oknum tertentu dan dipolitisasi. Beberapa pengurus APDESI yang datang besok karena ada oknum yang menyebarkan email dan SMS atas naman saya," ujar Sindawa saat dikonfirmasi wartawan.

Menurut Sindawa, aksi demo yang akan dilakukan pada Rabu, murni bukan perintah DPP Apdesi. Dan, DPP Apdesi tidak bertanggung jawab atas beberapa hal yang akan terjadi.

"Baru saja saya mendapatkan laporan dari penggurus Apdesi Jawa Barat yang membubarkan diri gak jadi berangkat, dan dari Banten tadinya 30 bus, juga tidak jadi berangkat. Yang berangkat mungkin hanya dari Jatim dan Jateng dan itu pun tidak banyak," ujarnya.

Sindawa menjelaskan, selama ini Apdesi sudah menjalin komunikasi baik dengan pihak kementerian terkait upaya revisi PP Nomor 43 yang sering menjadi perdebatan khususnya mengenai tanah bengkok untuk kepala desa dan perangkatnya.

"Aspirasi ini sudah kami sampaikan kepada bapak Menteri Desa Marwan Jafar, dan sudah diakomodir hal-hal itu. akan tetapi ini kan butuh waktu untuk melakukan revisi, karena PP ini kan sebenarnya bukan produk dari Kementerian Desa, tapi produk dari Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika