REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat Tgk H Abdurrani menambahkan, pada prinsipnya ulama mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan akidah dan pelaksanaan syariat Islam, namun perlu diingatkan kejayaan Islam saat ini tidak bisa mengembalikan seperti peradaban dimasa Nabi.
"Secara umum Aceh Barat dalam kondisi aman, tapi bukan berarti kita tidak memantau karena kami mendapat kabar bawah Aceh saat ini merupakan sasaran pendangkalan aKidah oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang," imbuhnya.
Selain mengawasi dan memantau kegiatan keagamaan, MPU bekerjasama dengan Kementrian Agama (Kemenag), melakukan sosialisasi lebih intens dengan melaksanakan program-program penerapan syariat Islam yang sudah dicetuskan dalam regulasi (qanun) peraturan daerah.
Landasan kebijakan pemerintah yang sudah disusun diyakini mampu membentengi ummat dari perpecahan karena kehadiran aliran baru ataupun propaganda untuk meruntuhkan kekuatan pemeluk agama Islam.
"Melalui kebijakan daerah ini kita berharap adanya satu persepsi ulama dan umara untuk menyelamatkan umat dari berbagai pemahaman sesat atau lebih buruk lagi adalah upaya-upaya merusak akidah umat yang sasarannya adalah mayoritas miskin," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika