REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon mendesak Cina menghentikan reklamasi pembangunan pulau buatan di Laut Cina Selatan, Rabu (27/5). Menteri pertahanan AS, Ash Carter menyeru Cina untuk menghentikan memiliterisasi sengketa dan mencari solusi perdamaian.
Carter mengatakan upaya reklamasi Cina telah keluar dari konsensus regional. Ia juga menegaskan bahwa AS akan tetap melanjutkan operasi pengawasan oleh pesawat dan kapal perang di wilayah sesuai dengan hukum internasional.
''Aksi Cina telah membawa negara-negara di wilayah menuju fase yang baru,'' kata dia di upacara militer di Hawaii. Hal tersebut, tambahnya, meningkatkan permintaan agar AS terjun di Asia Pasifik. ''Kita akan menghadapi itu,'' katanya di Pearl Harbor.
Carter berkomentar dalam upacara untuk Pasific Command militer AS yang bertanggung jawab untuk wilayah Asia Pasifik. Ia membela hak AS untuk terbang di kawasan Spratly karena masih merupakan zona internasional.
Carter mengatakan AS akan menjaga keamanan utama di Asia Pasifik yang telah berdiri selama berdekade-dekade lalu. AS mendesak adanya resolusi perdamaian untuk menyelesaikan semua masalah sengketa.
''Kami menyeru Cina untuk segera menghentikan reklamasi dengan alasan apa pun. Kami juga menolak segala militerisasi di wilayah sengketa,'' kata Carter. Ia menyebut Cina menyalahi norma internasional yang membentuk keamanan Asia Pasifik dan konsensus.
Meski demikian, Carter tidak menyebutkan apa yang akan AS lakukan untuk menghentikan Cina. Ia juga tidak menunjukan adanya kemungkinan untuk melakukan diplomasi atau hubungan secara militer agar Cina tidak melanjutkan konstruksi.
Namun, seorang pejabat senior AS yang tidak ingin disebut namanya mengatakan ada rencana untuk melakukan lebih banyak operasi penerbangan militer dan patroli di dekat proyek Cina. Menurutnya, pihak berwenang akan mencari cara untuk melakukan latihan militer di wilayah tersebut demi meningkatkan keberadaan AS.
Salah satu kemungkinan yaitu kapal AS akan melakukan perjalanan hingga jarak 20 km dari pulau buatan. Sehingga mereka tidak menyalahi kedaulatan Cina. Namun pada Selasa, Cina menegaskan mereka tidak berniat untuk menghentikan konstruksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika