REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Dampak belum cairnya anggaran untuk pengawasan Pilkada akhirnya dirasakan saat tahapan Pilkada serentak 2015 dimulai. Seperti biaya fotocopy, Panwaslu terpakasa bekerjasama dengan pemilik toko agar bersedia dibayar sewaktu dana sudah cair.

"Belum (cair). Memang Pemkot (pemerintah Kota Padang) sudah menyediakan anggaran tersebut. Kami mengajukan Rp 6,3 miliar, namun tahap pertama baru Rp 2,5 miliar," kata Ketua Panwaslu, Aswir Wiraputra di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Kamis (28/5).

Dikatakannya, saat ini dana masih dalam proses realisasi. Sebab pembagian belum diketahui berapa persen jatah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan berapa anggaran dari Pemerintah Kota. Untuk tahap awal, Panwaslu masih mengerti keterlambatan pencairan itu.

"Biasanya (anggaran) kecil kami tanggulangi dulu, karena biaya besar belum ada. Pokoknya kegiatan Panwaslu tidak boleh berhenti, harus jalan," jelasnya.

Menurutnya, walaupun Pemkot Padang tidak melangsungkan Pilkada serentak 2015, namun mereka sangat mendukung pelaksanaannya. Bahkan, Pemkot Padang menyatakan siap apabila provinsi menyerahkan pendanaan pada pemkot.

"Mereka siap lakukan 100 persen. Kami (panwaslu) senang dengarnya, walaupun masih pernyataan lisan belum tertulis," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, anggaran untuk pengawasan Pilkada masih menyisakan persoalan hingga tahapan Pilkada dimulai. Hingga saat ini anggaran pengawasan Pilkada baru selesai di 70 daerah. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu maupun Panwaslu Kabupaten/Kota sudah harus membutuhkan anggaran untuk pengawasan tahapan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika