REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, TNI perlu belajar dari kebijakan militer Inggris untuk menentukan aturan jilbab. Sebelumnya, militer Inggris telah mengakomodasi penggunaan sorban bagi prajurit yang menganut kepercayaan Sikh.

“Sebaiknya, TNI perlu belajar dari militer Inggris yang bisa mengakomodasi prajurit penganut kepercayaan Sikh. Selama berdinas menjadi prajurit, mereka tetap diizinkan mengenakan sorban. Bentuk, ukuran, dan cara penggunaan sorban ini seragam menurut ketetapan dari militer Inggris,” ujar Arsul saat dihubungi ROL, Kamis (28/5).

Menurut dia, ini membuktikan komitmen militer Inggris dalam mengakomodasi kepentingan beragama anggotanya. Dia berharap, akomodasi seperti ini mampu diberikan oleh TNI terhadap prajurit perempuan.

Apalagi, lanjut dia, kebijakan penggunaan jilbab sebelumnya telah disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Dengan begitu, publik telah memberikan sambutan positif dan dukungan bagi wacana ini.

“Andai wacana dari TNI jadi dilaksanakan, mereka harus belajar tentang langkah-langkah pembentukan aturan dari militer Inggris atau militer negara lain yang sudah menerapkan kebijakan serupa,” imbuh Arsul.

Pekan lalu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, menyampaikan sinyal positif yang memperbolehkan prajurit perempuan TNI menggunakan jilbab. Sejumlah kalangan muslim menyambut baik pernyataan ini.

Namun, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayor Jenderal M. Fuad Basya membantah wacana itu. Menurutnya, belum ada aturan yang mengizinkan korps wanita di TNI untuk mengenakan jilbab.

Akibat pernyataan ini, sejumlah kalangan memberikan beragam reaksi. Beberapa menyatakan penggunaan jilbab tidak akan mengganggu kinerja TNI. Sebagian lainnya mendesak untuk memperjuangkan aturan berjilbab bagi prajurit perempuan TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika