REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menghimbau kepada Panglima TNI agar merealisasikan pernyataannya terkait jilbab TNI. Sikap Panglima TNI yang mengklarifikasi pernyataannya itu dinilai kontra produktif.
"Secara pribadi, saya menghimbau diberikannya hak kepada para prajurit perempuan TNI untuk mengenakan jilbab. Hal itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap HAM," ujarnya kepada Republika Online, Jumat (29/5).
Ia melanjutkan, pilihan untuk berjilbab merupakan hak setiap warga negara. Negara menjamin pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Sikap Panglima TNI yang menyatakan jilbab hanya diperbolehkan bagi prajurit TNI di Aceh ini, dia anggap kontra produktif.
"Seyogyanya, Panglima TNI bisa lebih arif menyikapi hal ini agar tidak memancing kegaduhan di tengah masyarakat," katanya.
Namun, menanggapi kemungkinan pembahasan jilbab TNI dalam Forum Ijtima’ Ulama MUI bulan depan, Zainut yang juga Ketua Panitia Forum Ijtima’ Ulama mengatakan jilbab TNI tidak masuk agenda.
"Materi ijtima’ ulama sudah teragendakan sehingga tidak bisa muncul tiba-tiba," jelasnya.
Ia menambahkan, dalam Forum Ijtima’ Ulama MUI awal Juni mendatang, materi yang akan dibahas mencakup isu-isu fikih kontemporer, hukum dan perundang-undangan, serta masalah strategis kebangsaan. Acara akan diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika