REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengatakan Golkar masih rawan konflik. Islah sementara antardua kubu tak jadi jaminan.
"Kesepakatan hanya agar Golkar eksis di Pilkada, tapi itu tidak akan meredakan konflik. Sengketa kepengurusan belum selesai," ungkap Jeirry pada Republika Online, Ahad (31/5).
Jeirry juga menyoroti soal hasil kesepakatan islah yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam hasil kesepakatan, Agung dan Ical telah setuju untuk membentuk tim penyaringan bersama untuk mengusung kader Golkar di Pilkada.
"Tim (penyaringan) bersama ini seperti apa? apa akan independen dalam mengusung calon," ujar Jeiryy.
Jeirry juga menilai kesepakatan yang bersifat pragmatis itu membuat Golkar terlihat tidak sungguh-sungguh akan memenangkan Pilkada. Sengketa kepengurusan yang tidak selesai ini, kata dia, juga hanya akan merugikan calon mereka di daerah-daerah.
Sebelumnya, Ical dan Agung telah menyepakati empat poin, yaitu pertama setuju untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah yang bisa diusulkan. Kedua, setuju untuk membentuk tim penyaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan pilkada serentak tahun 2015 baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama. Keempat, untuk pendaftaran calon kepada orang yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum.