REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Pengamat Sosiologi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Andi Haris meminta semua pihak terkait agar mengawasi secara teliti ijazah dari para bakal calon bupati yang disetorkan karena isu ijazah palsu sudah ada sejak pilkada lalu.

"Semua yang terlibat dalam pilkada ini dan mempunyai kewenangan memverifikasi agar betul-betul teliti melihat berkas kelengkapan dari para bakal calon jangan sampai belakangan bermasalah," ujarnya di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, penggunaan ijazah palsu di pemilihan kepala daerah secara umum di Indonesia sudah sering ditemukan. Hal yang sama juga harus diwaspadai di Sulawesi Selatan.

Apalagi pemilihan kepala daerah di Sulsel akan digelar secara serentak di 11 kabupaten. Karenanya, hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari para penyelenggara pilkada serta pengawas pemilu.

"Lihat saja nanti, jelang pelaksanaan Pilkada maupun setelahnya, isu soal ijazah palsu dengan tujuan tertentu akan muncul. Lihat saja di Pilkada Kabupaten Gowa sebelumnya, ada sekelompok orang mempermasalahkan ijazah SD Ichsan Yasin Limpo," katanya.

Ia juga berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa mendeteksi hal itu sejak dini.

Andi Haris mengungkapkan, beberapa tahun terakhir ini ijazah palsu sedang marak terjadi.

Bahkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan yang berkunjung ke Mapolda Sulselbar sudah menyatakan jika kasus ijazah palsu adalah salah satu yang banyak diusut, tidak terkecuali di Sulselbar.

"KPU harus jemput bola dengan berkoordinasi dengan semua pihaknya untuk melakukan pencegahan balon bupati yang ingin menggunakan ijazah palsu," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika