REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah meyesalkan sikap kepolisian dalam mengatasi masa demo Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di depan Istana Negara, Jakarta.
"Kita sangat menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam membubarkan demonstrasi yang berlangsung di depan istana sehingga menelan korban," kata Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada Republika, Rabu (3/6).
Anwar mengatakan, semestinya Polri yang berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tidak melakukan hal-hal demikian.
Sebab, sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional, Polri harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia supaya masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
"Dengan adanya peserta demonstrasi yang jatuh sebagai korban hingga dilarikan ke rumah sakit. hal ini mencerminkan polisi sudah bersikap seperti orang panik sehingga tidak mampu lagi bersikap rasional," kata Plt Ketua Bidang Pendidikan Majelis Ulama Indonesia itu.
Untuk itu, Anwar melanjutkan, ke depan Muhammadiyah menghimbau kepada pihak kepolisian serta kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi agar patuh kepada aturan. Mereka diharapakan mampu mengendalikan diri sehingga dapat menghindari jatuhnya korban.
Anwar yang juga Pengamat Dunia Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, jika perbuatan polisi sudah berdasarkan SOP, maka SOP itu perlu ditinjau ulang karena semestinya SOP tidak mencederai rakyat. "Untuk itu masalah kearifan dari Polri dalam mengimplementasikan SOP jelas sangat dituntut," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula berharap ke depan Polri tidak menodai demokrasi dengan tindakan yang dinilai refresif oleh lembaganya. Dia mengungkaplan, kondisi korban tembak dan gas air mata saat ini sudah dipulangkan untuk dirawat di rumahnya masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika