REPUBLIKA.CO.ID, POLEWALI MANDAR -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para kepala desa untuk menyisir data warga miskin agar mendapat program bantuan sosial dari pemerintah.

"Saya minta bupati untuk mengingatkan para kepala desa agar menyisir warga miskin di daerahnya," kata Mensos saat menghadiri Harlah Ke-69 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (3/6).

Mensos mengatakan, saat ini verifikasi dan validasi data terus dilakukan guna memastikan warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Saat ini, menurut Mensos, baru 27 kabupaten yang telah selesai memvalidasi data, 130 sudah finalisasi dan 300 masih dalam proses validasi.

"Salah satu yang sudah selesai adalah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan peluncuran untuk tingkat kabupaten," kata Mensos.

Pada kesempatan itu, Mensos yang juga Ketua Umum Muslimat NU kembali mensosialisasikan program perlindungan sosial yang direalisasikan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kartu-kartu tersebut selalu dibawa Mensos dalam setiap kunjungan kerjanya sebagai sosialisasi.

Mensos menjelaskan, untuk warga pada posisi 25 persen ekonomi terendah pastikan terdaftar dan mendapatkan KKS. KKS merupakan lanjutan dari program Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

"Kalau dia terima KKS seluruh anggota keluarganya pastikan dapat KIS. Jika penerima KKS punya anak SD, SMP, SMA pastikan dapat KIP," ujar Mensos.

Ikuti Whatsapp Channel Republika