REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Muradi menilai pengembangan bagian pertahanan pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih menekankan pada poros maritim.

Oleh karena itu ada sebaiknya pemilihan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Moeldoko harus memahami konteks arah kebijakan yang diinginkan pemerintah.

"Panglima TNI yang baru, dia harus terintegrasi paham permasalahan yang menjadi fokus saat ini yakni poros maritim dunia," kata Muradi saat dihubungi Republika, Rabu (3/6).

Ia mengungkapkan kemungkinan presiden akan memilih panglima yang dapat membantu memenuhi visinya saat ini di potensi kelautan. Karena bisa menimbulkan kerepotan dan kesulitan jika panglima yang dilantik tidak paham konteks arah kebijakan yang diinginkan presiden.

Hanya saja, tambahnya, tidak menutup kemungkinan angkatan lainnya yakni udara dan darat bisa juga dipilih Jokowi. Tidak seharusnya juga panglima yang dipilih berasal dari Angkatan Laut.

"Kriteria terpenting panglima baru harus bisa menjadi garda depan di semua wilayah pertahanan TNI yakni darat, laut, dan udara," ujarnya.

Panglima Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2015. Presiden Jokowi hingga saat ini belum memberikan calon nama pejabat TNI yang akan dilantik menjadi jenderal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika