REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menyatakan, kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) merupakan batu uji kelayakan seorang pimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depannya. Karenanya, Yenny meminta tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK agar bersikap aspiratif terhadap pelbagai masukan.

Menurut Yenny, sejumlah audit terhadap penggunaan BLBI menemukan adanya dugaan penyelewengan dana dalam jumlah besar. "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap 10 bank (berstatus) Beku Operasi (BKO) dan 18 bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). BPKP menemukan 11 dugaan penyimpangan senilai Rp 54,56 triliun," kata Yenny Sucipto dalam pesan singkat yang diterima, Rabu (3/6).

Yenny berkata, temuan kerugian negara dan penyimpangan versi BPKP akan menjadi lebih mencengangkan bila biaya penyehatan perbankan turut dihitung. Biaya dari 1997 hingga 2004 itu, menurut Yenny, mencapai Rp 640,9 triliun.

"Untuk itu, kami FITRA meminta Pansel KPK untuk selektif dalam memilih pemimpin KPK yang berani dan bisa menangani kasus BLBI dengan road map yang jelas."

"Jangan seperti Ruki yang tiba-tiba menghentikan penyidikan kasus BLBI ini hanya beberapa saat setelah tepilih menjadi Plt Pemimpin KPK. Apalagi di tengah rezim saat lahirnya kasus BLBI yang berkuasa kembali," sambung Yenny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika