REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 87 juta jiwa dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Menurut Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembesi, jika mereka lepas dari perhatian pemerintah, maka akan menjadi beban di masa depan.

Menurut Menteri Yohana, perlindungan anak membutuhkan pendekatan holistik dan dimulai dari level keluarga. Kepedulian masyarakat, menurutnya juga penting jika menemukan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

"Lebih baik lagi jika dibangun sebuah mekanisme yang dikelola sendiri oleh masyarakat guna merespon bila muncul kasus kekerasan terhadap anak," kata Yohana saat membuka Pertemuan Konsultasi Nasional Perlindungan Anak di Aula El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (3/6).

Hasil survei KTA 2013 menunjukan 78,7 persen anak laki-laki dan 85,1 persen anak perempuan tidak mengetahui adanya layanan perlindungan anak yang tersedia oleh negara. Diperkirakan, 24,1 persen anak usia 0-17 tahun tidak tercatat kelahirannya (Susenas, 2013).

Sementara, data Pusdatin (2013), BPS (2012)dan Dit KSA (2015) menyebutkan, ada sebanyak 2,9 juta anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian, 1,2 juta anak balita terlantar. Sebanyak 532.130 anak diketahui menyandang disabilitas. Ada 3.657 anak berkonflik dengan hukum dan 5.900 orang anak memerlukan perlindungan khusus.

“Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, mulai dari rumah, sekolah, tempat bermain maupun tempat umum lainnya. Anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, guru, teman sebayanya maupun orang yang tidak dikenal," papar Menteri Yohana dihadapan 150 peserta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika