REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Kamis (4/6) kembali menyampaikan seruannya bagi ketenangan dan penahanan diri di Burundi. Ia prihatin mengenai kemungkinan peningkatan kerusuhan di negeri tersebut.
Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya, Ban menyeru Pemerintah Burundi agar menjamin pasukan keamanan menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani demonstrasi.
Pada saat yang sama, Ban menyatakan Dewan Keamanan PBB bermaksud mempertimbangkan bermacam alat yang ada untuk memelihara perdamaian di Burundi.
Burundi dirundung kerusuhan sejak 25 April, ketika Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan keputusannya mencalonkan diri bagi masa jabatan ketiga dalam pemilihan umum mendatang. Tindakannya dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang dasar, yang membatasi dua masa jabatan seorang presiden.
Palang Merah Burundi pada Rabu (3/6) melaporkan sedikitnya 21 orang tewas dan lebih dari 500 orang cedera sejak dimulainya protes terhadap keputusan Nkurunziza.