REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait pergantian Panglima TNI, Ketua Setara Institute Hendardi meminta Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan prasyarat objektif dalam mengangkat panglima yang baru.

Prasyarat tersebut, lanjutnya, tidak hanya didasarkan pada jenjang kepangkatan atau karier semata, tetapi harus mempertimbangkan syarat-syarat lainnya.

Menurut Hendardi, syarat lain yang juga harus dipertimbangkan Jokowi adalah permasalahan komitmen calon panglima TNI pada Hak Asasi Manusia (HAM). "Dia harus memilki komitmen terhadap HAM dan tidak terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, juga korupsi," jelasnya pada Republika, Jumat (5/6).

Selain itu, ia menambahkan, calon Panglima TNI juga harus memiliki komitmen terhadap kehidupan politik berdemokrasi. Serta, memiliki keteguhan untuk mendukung agenda penuntasan refotrmasi TNI.

Terakhir, menurut Hendardi, calon panglima TNI juga harus patuh pada aturan hukum. "Termasuk tunduk pada otoritas sipil," ujarnya.

Jendral TNI Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli 2015 mendatang. Sedangkan kepensiunannya sendiri akan jatuh pada 1 Agustus 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika