REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi penyokong utama pemerintah di Parlemen, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja seluruh staf dan pembantu kepresidenan. Politikus PDI Perjuangan di DPR, Tubagus Hasanudin menilai para staf kepresidenan tak profesional dan miskin pengalaman.
Anggota Komisi I DPR tersebut curiga, kesalahan berulang para staf kepresidenan punya motivasi buruk. Yaitu, untuk mendegradasi integritas presiden dan sengaja menurunkan wibawa Jokowi di masyarakat. "Saya menyarankan agar presiden segera mengevaluasi orang-orang (para staf kepresidenan) di sekitarnya," kata Tubagus dalam siaran pers, Sabtu (6/6).
Komentar Tubagus sebenarnya menanggapi kesalahan fatal isi naskah pidato Jokowi tentang tempat lahir Presiden Sukarno. Jokowi saat memberikan orasi kenegaraan Hari Kelahiran Pancasila di Blitar, Jawa Timur, 1 Juni lalu menyebutkan, tempat kelahiran Bapak Proklamator itu lahir di Blitar.
Ungkapan Jokowi itu mengundang penilaian negatif. Bahkan, sebagian masyarakat menuding presiden buta sejarah. Sebab banyak sejarawan mengatakan Sang Proklamator itu lahir di Ibu Kota Jawa Timur, Kota Surabaya. Kesalahan tersebut belakangan diakui Istana Negara.
Penyusun naskah pidato Jokowi, Sukardi Rinakit menyatakan, kurangnya informasi tentang tempat kelahiran Soekarno sebagai bahan penulisan isi naskah Hari ke-70 Tahun Kelahiran Pancasila tersebut. Namun, Tubagus mengatakan, pengakuan bersalah staf kepresidenan tersebut tak berarti.
Catatan Tubagus, bukan sekali ini saja staf ke presiden memberikan data invalid ke Jokowi. Beberapa waktu lalu, dikatakan Tubagus, presiden juga dijerumuskan dalam kesalahan fatal tentang utang Indonesia terhadap Bank Dunia (IMF).
"Kejadian ini bukan sekali dua kali terjadi. Presiden sering diberi data sampah oleh stafnya," kata mantan sekretaris militer presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Hal tersebut, menurut dia, menunjukkan kesalahan presiden dalam memilih orang-orang kepercayaannya.
Sebab, para staf kepresiden tersebut dinilai Tubagus sangat tak profesional dan tak punya pengalaman. Itu mengapa, Ketua DPD I PDI Perjuangan di Banten itu menyarankan, agar Jokowi mengevaluasi kinerja para staf dan pembantunya.