FIFA Sanksi Indonesia, DPR Sudah Siapkan Hak Interpelasi buat Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Republik Indonesia Ridwan Hisyam siap mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi untuk membicarakan perihal masa depan sepak bola Indonesia. Ridwan merencanakan membicarakan masa depan Indonesia pascasanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Indonesia.

Ridwan mnenyatakan akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah apabila masa depan sepak bola semakin suram. “Ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Di Malang saja sudah berapa banyak penjual pernak pernik bola turun sebanyak 80 persen,” ujar Ridwan menjelaskan, di temui di acara ‘Bola Tak Lagi Bundar’, Sabtu (6/6).

Hak interpelasi ini, menurut Ridwan, sudah mendapat lampu hijau dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Tidak banyak, 13 orang saja yang menjalankan haknya. Nanti kan bisa dibawa ke forum rapat paripurna oleh pemerintah,” katanya.

Ridwan menganggap dengan mekanisme seperti itu, Presiden Jokowi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu, ketika rakyat sudah mengerti kemauan pemerintah, Ridwan berpendapat, masalah ini langsung diperbaiki.

Ridwan sangat berharap Menpora bisa hadir memenuhi undangan Komisi X DPR RI ini. “Soalnya sudah dua kali tidak hadir,” ujar Ridwan.

Tak lupa, wakil ketua Komisi X DPR RI ini mengingatkan tetap harus mencari solusi untuk masa depan sepak bola Indonesia. “Jangan terpaku pada PSSI yang sudah di SK 13 itu,” kata Ridwan tegas.

Sementara itu untuk duduk perkara Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti dan Menpora Imam Nahrawi, Ridwan Hisyam juga siap mempertemukan keduanya. Dengan kesamaan provinsi Jawa Timur, Ridwan mengusulkan untuk diselesaikan secara adat Jawa Timur.

“Setelah itu tinggal Pak Jokowi yang berbicara ke depannya bagaimana masalah FIFA,” kata Ridwan. Agar Indonesia dapat kembali ke pertandingan internasional, “Itu juga sudah jadi tugas kita,” kata Ridwan Hisyam mengakhiri.