REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akan mengevaluasi para kandidat bakal calon kepala daerah petahana yang diusung oleh partai tersebut.
Ketua Tim Penjaringan Pilkada Golkar (kubuAgung Laksono), Yorrys Raweay mengatakan evaluasi itu dilakukan untuk menentukan kriteria bersama bakal calon kepala daerah usungan partai bertikai itu.
Wakil Ketua Umum Golkar munas Ancol itu mencatat, sebanyak 59 persen daerah terlaksana Pilkada 2015, dipimpin oleh kader partainya, atau pun usungan dari partai tersebut.
Itu artinya, dari 269 wilayah provinsi, kabupaten dan kota terlaksana pilkada serentak tahun ini, lebih dari 135 petahana dari Golkar untuk kembali bertarung di Pilkada 2015.
"Kalau kita (kubu Agung Laksono) punya kriteria sendiri. Tapi inikan sudah ada kesepakatan (islah), dari sana (kubu munas Bali) maunya seperti apa. Kita nggak tahu," ujarnya.
Menurutnya, jika acuan calon sesuai dengan kesepakatan islah, maka Golkar akan mengusung calon kepala daerah dengan tingkat elektabilitas tertinggi di masing-masing daerah.
Akan tetapi, cara menemukan elektabilitas tertinggi tersebut juga ambigu. Sebab, apakah dengan menggunakan survei internal partainya, atau menunjuk lembaga survei independen yang ditunjuk Golkar.
"Persoalan tersebut tak berhenti di situ," ucapnya.
Sebab beberapa petahana di daerah-daerah kebanyakan merupakan para Ketua DPD I dan II partai Golkar yang terafiliasi dengan kepengurusan Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB).
Para pemimpin politik di daerah itu, terlanjur di berhentikan oleh Agung Laksono dengan menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt).
Anggota Tim Penjaringan Pilkada dari kubu munas Bali, Syarief Cicip Sutardjo menyampaikan, evaluasi memang diperlukan. Sebab petahana memang belum tentu punya elektabilitas tertinggi.
Karena itu, ia setuju jika penentuan calon kepala daerah harus melewati survei. Akan tetapi, kata dia keputusan untuk pengusulannya harus melewati DPD I dan II.
"Jadi tim ini (Penjaringan Pilkada) sebenarnya pasif saja. Tinggal menyetujui saja. Karena yang nanti banyak bekerja itu di daerah-daerah," katanya.
Hanya, persoalannya pelik selanjutnya, diakui mantan menteri kelautan dan perikanan ini ialah kepengurusan mana yang menandatangani mandat DPP sebagai calon kepala daerah.
"Itulah nanti dibicarakan dalam tim. Kalau kita tetap patuh kepada putusan pengadilan," ujar dia.
Itu artinya, yang berhak mengajukan bakal calon kepala daerah adalah kepengurusan Golkar munas Riau. Sebelumnya, dua kepengurusan Golkar sudah membenuk Tim Penjaringan Pilkada.
Pembentukan wadah baru di internal partai itu sebagai proses lanjutan dari kesepakatan islah terbatas partai Golkar usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), 30 Mei lalu.
Anggota Tim Penjaringan Pilkada, ada 10 anggota. Dari kubu Agung Laksono menghadirkan, Yorrys, Ibnu Munzir, Gusti Iskandar, Lawrence Siburian, dan Lamhot Sinaga. Sedangkan ARB mengutus, Tjitjip, MS Hidayat, Theo Sambuaga, Aziz Syamsudin, dan Nurdin Halid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika