REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dunia Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Anwar Abbas menilai, sikap panglima TNI yang membatalkan prajurit Wan TNI untuk mengenakan jilbab tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UU 1945.
Selain itu, umat Islam dihimbau agar meminta presiden untuk bertindak. "Di seluruh Indonesia kecuali di aceh, jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam pancasila dan UUD 45,"katanya kepada Republika, Senin (8/6) malam.
Menurutnya, dasar negara menjamin hak warganya melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dipeluknya. "Jadi dengan pernyataan panglima tni ini berarti dia telah melakukan pembangkangan terhadap pancasila dan uud 1945,"kata Anwar yang juga Plt Ketua Bidang Pendidikan MUI Pusat.
Untuk itu, Anwar mengimbau agar seluruh lapisan umat Islam agar meminta kepada presiden untuk menindak tegas Muldoko selaku Panglima TNI. Sebab, Panglima telah menyimpang jauh dari falsafah dan konstitusi bangsa yang seharusnya dia junjung tinggi dan bela.
Sebelumnya, Panglima TNI Jendral Moeldoko pun menyatakan sikapnya yang tak ingin membahas kembali tentang Jilbab. Hal itu dia sampaikan kepada ROL usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI. "Sudah. Enggak ada lagi yang perlu dibahas tenteng itu (Jilbab)."
Ketika ditanya soal, apakah itu artinya rencana membolehkan prajurit perempuan untuk mengenakan jilbab dibatalkan? Moeldoko menjawab, "ya,"sambil berjalan keluar ruang Komisi I.