REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai penggiliran tiga matra TNI untuk mengisi jabatan Panglima TNI adalah tradisi yang positif. Tantowi berharap presiden Jokowi dapat melakukan hal tersebut.

"Kami di Komisi I harap penggiliran dilanjutkan karena itu bisa buat kondusif. Kan kondusif di TNI amat diperlukan," kata Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Tantowi mengatakan, penetapan Panglima adalah kewenangan penuh Presiden sebagai pemilik hak prerogatif. DPR pun, lanjutnya, mempercayakan masalah tersebut kepada Jokowi.

Meski begitu, politikus Partai Golkar itu mengingatkan Presiden Jokowi untuk tetap mempertimbangkan soliditas di tubuh TNI. Menurut Tantowi, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh TNI, mulai dari pengadaan perawatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), sampai dengan masalah sengketa tanah di daerah-daerah. 

"Sekarang sudah solid, akan ganggu kalau tradisi ini diganti," ujarnya.

Ia pun mengingatkan Jokowi untuk menyerahkan nama calon panglima kepada DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan selambat-lambatnya pada 19 Juni.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus mendatang. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjadi panglima menggantikan Panglima sebelumnya, yaitu Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut.

Bila tradisi penggiliran jabatan panglima di tiga matra TNI tetap berjalan, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna yang berpeluang kuat menggantikan Moeldoko. Namun masalah penggiliran jabatan tersebut tak dijelaskan secara gamblang di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika