REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko masih enggan berkomentar lebih jauh siapa calon penggantinya yang baru setelah dirinya pensiun pada Agustus 2015, namun dirinya mengharapkan calon panglima TNI ke depan memiliki integritas.

"Saya tidak mau mengomentari itu (calon Panglima TNI yang baru), karena itu hak prerogatif Presiden," kata Moeldoko, disela-sela meninjau latihan operasi penanggulangan antiteror satuan pasukan khusus TNI di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia mengatakan, sebagai Panglima dirinya memiliki kriteria sendiri dalam menilai calon pemimpin TNI yang baru, namun dirinya masih enggan menjelaskan apa saja kriteria berdasarkan pandangannya bagi Panglima TNI yang baru nanti.

"Begini, dalam Panglima menilai itu ada standarnya, ukurannya, indikator, ada instrumennya, itu pasti. Tentu yang dilihat integritas, kapasitas dan profesionalitas," terangnya.

TNI, kata dia, juga memberikan kriteria bagaimana calon Panglima TNI itu memiliki responsibility, leadership dan loyalitas. Namun, mengenai apakah Panglima TNI akan bergantian dari setiap angkatan, ia menyerahkan itu sepenuhnya kepada Presiden.

"Masalah bagaimana mengartikan dapat bergantian, itu sepenuhnya kepada Presiden. Panglima jangan mengomentari itu, nanti Presiden jadi terganggu," katanya.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, sebetulnya dalam UU TNI disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dilakukan secara bergantian. "Kalau 'dapat' itu, bisa dilakukan secara bergantian, bisa juga tidak. Kalau bergantian, jatahnya TNI AU, namun itu tergantung Presiden, arah kebijakannya kemana," tukasnya.

Pimpinan TNI hanya memberikan masukan kepada Presiden siapa yang akan dicalonkan, kemudian Presiden memilih kriteria yang ada. Ia menambahkan, prajurit TNI akan solid dan loyal. Maka apa pun keputusan presiden akan diikuti, namun tentunya Presiden akan mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika