REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, calon Kepala BIN Sutiyoso harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Menurutnya, syarat tersebut harus dipenuhi jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mulus dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I dan rapat paripurna DPR.
"Satu-satunya yang bisa membuat dia lancar menjadi kandidat adalah melepaskan karirnya sebagai pemimpin parpol. Sebab mustahil kepala BIN itu dipimpin oleh ketua parpol," kata Fahrinya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).
Ia mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi dan bukan komunis. Netralitas BIN, lanjutnya, sangat perlu dijaga. "Oleh karena itu pak Sutiyoso harus mundur bukan hanya sebagai ketua umum parpol tapi juga sebagai anggota partai," ujarnya.
Politikus PKS itu mengaku tidak mempermasalahkan usia Sutiyoso yang sudah memasuki 70 tahun. Malah, menurutnya, di usia tersebut Bang Yos dianggap bisa lebih arif dan matang dalam memimpin institusi intelijen.
"Kita memerlukan orang yang matang, berpengalaman dan membangun institusi intelijen yang lebih solid, kuat dan tentu lebih profesional," ujarnya.
Fahri pun tidak meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Bang Yos. Menurutnya, Sutiyoso adalah mantan pejabat militer yang bijaksana dan memiliki pengalaman yang banyak. Dengan bekal itu, ia mengatakan, Sutiyoso akan mudah melalui fit and proper test di DPR.
"Saya tidak meragukan pribadi dan kapasitasnya. Dia seorang militer kita yang cakap, dia pernah memimpin daerah dan dia bintang tiga," jelasnya.
"Dia juga sudah lama menjadi pejabat sipil bahkan pemimpin partai politik. Saya tidak meragukan lagi kepribadian dan kecakapannya," katanya lagi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyerahkan nama Sutiyoso ke DPR sebagai calon Kepala BIN. Terkait pengajuan tersebut, banyak pihak yang mempermasalahkan usia dan jabatan politik yang sedang diemban Bang Yos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika