REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso menilai akan terjadi krisis kepercayaan di tubuh Partai Golkar, jika partai berlambang pohon beringin itu gagal untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Desember mendatang.
"Akan terjadi demoralisasi dalam tubuh Golkar di mana tidak akan percaya lagi sama pemimpinnya jika Golkar tidak ikut Pilkada," ujarnya di Kantor Pridem Center, Jalan Cipaku II, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (10/6).
Untuk itu, ia meminta semua kader Golkar dari kedua kubu untuk menghormati kesepakatan yang dibuat kedua kubu dengan mediasi Wapres Jusuf Kala.
"Kesepakatan bersama JK harus diapresiasi tinggi, karenanya saya serukan agar semua pihak untuk hormati ini. Sebab kalau Golkar tidak ikut Pilkada ini setengah kiamat bagi kita," katanya.
Priyo melanjutkan peristiwa penyerangan kantor Golkar beberapa orang yang bersenjata, pada Senin (8/6) dini hari adalah untuk menggagalkan pertemuan kedua pihak dalam pekan depan.
"Peristiwa kemarin cegah islah. Mungkin ada pihak eksternal, mungkin juga internal yang tidak setuju agar kita bersama, tapi kita tidak boleh menyerah. Peristiwa kemarin tuntut kita agar kerja sama lebih baik ke depan, bukan pilkada saja," ujarnya.
Sekalipun demikian, Priyo tetap menyerahkan semua proses hukum atas perselisihan kedua kubu. Namun, kata dia, islah adalah momen bersama dan jangan diganggu. "Meskipun proses berjalan, biar hukum yang menentukan. Embrio islah jangan diganggu. Ini untuk kita semua," ucap pendiri Pridem Center ini.
Sementara itu, dalam pertemuan tim penjaring dari dua kubu yaitu Munas Ancol dan Munas Bali pada Senin atau Selasa pekan depan, kata dia, akan dibicarakan kesepakatan mengenai pilkada dan menentukan langkah pemilihan calon kepala daerah seperti apa.
"Pertemuan minggu depan untuk mendekatkan pikiran yang belum tersambung, penentuan menggunakan survei apa, dan lainnya agar ada persamaan," katanya.