REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara menjadi salah satu institusi penting dalam keamanan dan informasi bagi Presiden. Koordinator Riset Imparsial Gufron Mabruri mengimbau agar Presiden Joko Widodo tidak salah dalam menempatkan orang sebagai Kepala BIN yang baru.
Gufron mengatakan pengajuan nama KaBIN bukan sekedar urusan mengganti sosok.
"BIN mata dan telinga Presiden, jangan sampai salah orang," tegas Gufron di Jakarta, Jumat (12/6).
Menurut dia, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama mempertimbangkan track record calon KaBIN dalam masalah Hak Asasi Manusia (HAM).
"Agar performa BIN ke depan menjadi lebih baik," kata Gufron.
Gufron menambahkan, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk terus mendesak reformasi BIN. Selain itu KaBIN yang baru juga diharapkan terhindar dari korupsi
Hal itu menjadi catatan mendasar yang harus diperhatikan Presiden untuk memilih KaBIN yang baru. Pasalnya, isu HAM merupakan syarat fundamental. Namun, sangat disayangkan Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan hal tersebut saat mengajukan nama calon KaBIN ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).