REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun pelaksanaan Pilkada serentak masih menyisakan enam bulan lagi, namun sisi pengamanan Pilkada sudah mulai dipersiapkan. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri sudah mulai menyiapkan pengamanan Pilkada dengan menginventarisasi daerah rawan.

"Kemarin kami sudah sampaikan kepada para Kapolres untuk menginventarisasi potensi-potensi kerawanan di daerah masing-masing," kata Badrodin usai menghadiri acara hari jadi ketiga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (11/6).

Menurutnya, pola inventarisasi sendiri dilakukan dengan melihat beberapa aspek. Mulai daridari karakter masyarakatnya, parpol di daerah tersebut, atau potensi konflik di tiap-tiap daerah.

"Sehingga nanti sudah bisa ditentukan mana daerah yang rawan dan mana yang nggak," ujarnya.

Ia merinci pola pengamanan sendiri tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan tingkatan Pilkada. Untuk Pilgub yang terdiri dari 9 Provinsi, personelnya berasal dari provinsi tersebut beserta tambahan dari provinsi yang tidak melaksanakan Pilkada.

Sementara untuk Pilbup atau Pilkot selain personel dari Kabupaten atau Kota, juga diperbantukan dari kabupaten kota yang tidak ikut Pilkada. Menurutnya, jumlah personel pengamanan sendiri telah siap dan dikerahkan sesuai dengan masa-masa tahapan.

"Ada masa rawan, ada masa tidak rawan, masa tenang itu tidak rawan, tapi masa kampanye itu rawan, maksimum dua pertiga, lalu pemungutan dan perhitungan suara itu juga maksimum dua pertiga, tapi yang lain kan nggak terlalu, bisa berkurang, paling tidak pola itu yang kita ikuti," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika