REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, penunjukan Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) beraroma balas budi.

"Soal Kepala BIN, kami menilai bahwa penunjukan Sutiyoso jelas beraroma politis dan sekedar balas budi," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/6).

Menurut Haris Azhar, Presiden Joko Widodo sebenarnya memiliki kesempatan untuk menunjuk nama lain yang berpengalaman dan bebas kontroversi.

Koordinator Kontras memaparkan, Sutiyoso sebagai mantan Panglima Kodam Jaya saat peristiwa 27 Juli, pernah menjadi gubernur Jakarta dimana banyak kasus penggusuran dan alih lahan yang menyebabkan banjir dan hilangnya hak warga kota Jakarta.

"Keputusan Joko Widodo menunjuk Sutiyoso memiliki nilai rendah," katanya dan menambahkan, Presiden harus mencari nama lain selain Sutiyoso untuk menjadi Kepala BIN.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan Komisi I DPR RI akan memperdalam rekam jejak calon Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Sutiyoso, dengan melibatkan institusi terkait.

"Kami akan mengirimkan perwakilan ke KPK untuk melihat rekam jejak (Sutiyoso) apakah ada (kasus) korupsi atau tidak," kata Tantowi di area Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar ke-VIII, di Jakarta, Jumat (12/6). Dia mengatakan Komisi I DPR RI akan menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melihat rekam jejak yang bersangkutan apakah memiliki pelanggaran HAM atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika