REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. Lulung diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat scanner dan printer 3 dimensi di 25 sekolah di Jakarta Barat tahun anggaran 2014.
"Menyangkut komisi saat saya jadi koordinator," ujar Lulung di Bareskrim Polri, Senin (15/6).
Menurut Lulung, tersangka dalam kasus ini sama dengan yang di kasus UPS, yaitu AU. Lulung mengaku prihatin atas dugaan korupsi ini. Namun, Lulung menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum.
Lulung menjelaskan, terkait mekanisme pengadaan scanner dan printer 3 dimensi tersebut. Menurut Lulung, proyek tersebut berasal dari APBD Perubahan. "Dianggaran perubahan itu saya hadir tiga kali pada KUA PPAS. Itu tugas kami sebagai koordinator," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Kemudian, lanjutnya, anggaran perubahan terkait proyek tersebut kembali dibahas di rapat kerja anggaran komisi dan dinas terkait. Hasilnya baru dilaporkan ke koordinator.
"Karena koordinator itu berfungsi mengkoordinasi dan menyingkronisasi pembahasan anggaran belanja," tambahnya.