REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Hubungan Indonesia dengan Malaysia kembali memanas setelah kapal perang dari negeri jiran tersebut diketahui kembali memasuki perairan RI. Hal itu harus ditanggapi serius oleh pemerintah.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan Indonesia mesti terlebih dahulu satu suara dalam menyimpulkan tindakan Malaysia. Jangan sampai antara pemerintah dan legislatif serta TNI memberi pernyataan yang saling berseberangan. Dengan begitu, tegas Teuku, posisi diplomasi Indonesia bisa kuat.

"Pada saat kita mengatakan, Malaysia itu melanggar atau enggak, syarat pertama adalah birokrasi kita agar satu suara. Baru kritik kita itu didengar Malaysia," ujar Teuku Rezasyah saat dihubungi Republika, Selasa (16/6).

Selanjutnya, kata Teuku, Indonesia wajib memiliki bukti kuat terkait indikasi pelanggaran perbatasan oleh militer Malaysia. Bukti itu bisa diperoleh dari foto citra satelit pada saat peristiwa tersebut terjadi. Kemudian diperkuat oleh catatan pantauan dari TNI AL yang berjaga di lokasi.

Teuku mencontohkan, cara demikian selalu dipakai Jepang untuk menunjukkan kepada dunia internasional pelanggaran batas yang dilakukan kapal-kapal Cina. Sehingga Cina sendiri segan melakukan provokasi lebih jauh.

"Kita akan malu di level dunia kalau kita mengatakan, itu adalah pelanggaran tapi kita enggak bawa bukti," ucap Teuku.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat menyebut Malaysia telah melanggar perjanjian batas perairan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Utara, terutama Ambalat. Ketegangan hubungan kedua negara ini terjadi untuk kesekian kalinya.

Sepanjang 2015, dilaporkan ada sembilan kapal perang Malaysia yang masuk secara ilegal ke wilayah Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat bagian dari wilayah mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika