REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN di DPR RI Mulfachri Harahap mengatakan fraksinya segera menentukan sikap terkait dana Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan atau Dana Dapil.
"Dalam 1-2 hari ke depan, akan ada sikap fraksi PAN," kata Mulfachri Harahap di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/6).
Dia mengatakan pimpinan Fraksi PAN belum mendapat informasi lengkap mengenai dana aspirasi dari anggota F-PAN yang ada di tim UP2DP. Ia juga mengaku masih berkomunikasi dengan anggota dewan dari PAN yang duduk di tim UP2DP.
"Saya akan panggil anggota yang duduk di tim tersebut (UP2DP). Kemudian kami akan putuskan apakah dana aspirasi ini suatu hal yang patut atau tidak," ujarnya.
Dia menyatakan F-PAN sedang mengkaji dana aspirasi ini dan apabila dinilai banyak berpolemik maka akan ditolak. Menurut dia, apabila memang banyak permasalahan dibanding manfaatnya jika diloloskan, maka PAN akan secara tegas menolak.
"Saya kira pelaksanaan dana aspirasi perlu dipikir ulang, dikaji ulang. Kalau nanti kita lihat banyak negatifnya daripada manfaatnya, ya kita akan menolak," kata Mulfachri.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan rencana dana dapil tersebut dan Fraksi Partai Nasdem secara tegas menolak dana senilai Rp11,2 triliun tersebut. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit dan Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pagu anggaran untuk perealisasian UP2DP sebesar Rp20 miliar per anggota DPR.
Total perkiraan dana tersebut senilai Rp 11,2 triliun yang akan diusahakan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.