REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki menuduh pasukan Kurdi, yang kini tengah berperang melawan Daulah Islam (ISIS) di Suriah, telah melakukan 'pembersihan etnis' terhadap populasi non-Kurdi, demikian media setempat memberitakan pada Selasa (16/6).
Wakil Perdana Menteri Bulent Arinc pada Senin (15/6) malam waktu setempat, menyatakan, bahwa pasukan Kurdi berniat menyatukan tiga area di bagian utara Suriah menjadi satu wilayah otonom Kurdi.
Turki memang berbeda sikap dengan negara-negara Barat yang menyambut baik kemenangan pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) melawan ISIS dalam perebutan kota perbatasan Tal Abyad, Suriah.
Ankara menuding YPG, yang secara resmi merupakan sayap militer Partai Persatuan Demokrasi Suriah (PYD), sebagai cabang paramiliter Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang sudah sejak lama memperjuangkan kemerdekaan dari Turki.
"Warga yang tinggal di bagian utara Suriah telah dibersihkan secara etnis oleh PYD dan YPD, selain oleh ISIS," kata Arinc.
Arinc menambahkan pihaknya khawatir akan upaya Kurdi untuk menyatukan tiga wilayah di bagian utara Suriah, Jazira, Kobane dan Afrin, menjadi satu negara merdeka. Pihak Kurdi di Suriah sudah sejak lama menyatakan tiga wilayah tersebut sebagai satu wilayah otonom bernama Rojava. Deklarasi itu tidak diakui oleh Damaskus.
Sementara itu Turki mengaku telah menampung hampir 20 ribu pengungsi sejak pertempuran di Tal Abyad meletus. Namun demikian, Ankara juga menambahkan bahwa sebagian besar di antara pengungsi tersebut beretnis Arab dan Turki Suriah, bukan Kurdi.
"Kami menyaksikan tanda-tanda terjadinya pengusiran (terhadap etnis Arab dan Turki), pembersihan, dan penggantian mereka dengan elemen lain. Kami juga melihat upaya penyatuan sejumlah wilayah menjadi satu kesatuan," kata Arinc yang juga merupakan kepala juru bicara kabinet pemerintahan.
Di sisi lain, Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Ahad lalu juga menegaskan persoalan terkait kemenangan pasukan Kurdi. Dia menilai bahwa kemenangan itu berpotensi menciptakan struktur yang dapat mengancam Turki.
Sementara itu mengenai persoalan pengungsi di perbatasan Suriah dan Turki, pemerintah di Ankara pada Ahad dan Senin telah membuka kembali pintu perbatasan setelah sempat menutupnya selama beberapa hari.
Turki saat ini sudah menampung 1,8 juta pengungsi dari Suriah dan mulai menunjukkan ketidak-sabaran karena harus menanggung sendirian beban penampungan tanpa bantuan dari negara-negara Barat. "Dunia bebas di negara-negara Barat, yang menganut sistem demokrasi dan percaya akan prinsip hak asasi manusia, seharusnya sadar bahwa mereka juga bertanggung jawab," kata Arinc.
Ikuti Whatsapp Channel Republika