REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluang pencalonan tunggal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilwalkot Surabaya 20-15 dinilai mematikan paham berdemokrasi. Peneliti dari Lembaga ilmu dan pengetahuan Indonesia (Lipi), Siti Zuchro mengatakan, adanya pemilihan umum, semestinya membuka peluang kontestasi.
Menurut Siti, mufakat partai politik (Parpol) untuk hanya mencalonkan kader PDI Perjuangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana sebagai pasangan tunggal dalam Pilwalkot Surabaya adalah kegagalan Parpol lain dalam memupuk kadernya.
"Calon tunggal tidak seharusnya terjadi bila partai-partai memiliki persediaan kader yang cukup yang bisa diusung dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)," kata Siti, Rabu (17/6).
Ia mengatakan, pola mufakat 10 Parpol pemenang Pemilu 2014 untuk mengusung hanya satu paket pasangan harusnya dihindari. "Demokrasi memberi peluang kepada semuanya. Pemilu selalu bernuansa kontestasi, sehingga bila dalam Pilkada calonnya hanya satu saja, sangat tidak bagus," sambung dia.
Sebelumnya, kepengurusan sembilan Parpol pemenang Pemilu 2014 berkumpul merencanakan mufakat pencalonan Risma-Whisnu dalam Pilwalkot Surabaya 2015. Pertemuan tersebut dilakukan oleh perwakilan masing-masing kepengurusan Parpol di daerah. Hasilnya, merencanakan agar Pilwalkot Surabaya hanya untuk memilih satu pasangan calon.
Satu Parpol yang tak hadir, yaitu PPP. Akan tetapi, DPP PPP versi Ketua Umum Rommahurmuziy akan mendukung keputusan DPC PPP Surabaya jika ikut mengusung Risma-Whisnu dalam Pilwalkot 2016. Sekertaris Jenderal (Sekjen) PPP, Aunur Rofiq menyampaikan alasan satu-satunya Risma calon yang punya tingkat keterpilihan tertinggi dan berhasil memajukan Kota Surabaya.
Siti melanjutkan, keberhasilan Risma seharusnya jadi pekerjaan rumah bagi Parpol lain adalah melakukan 'kloning' tokoh serupa di internal Parpol masing-masing. Tapi, Siti menilai justru sebaliknya, Parpol yang ada hanya mendomplengi keberhasilan Risma tersebut.
"Fenomena ini menunjukkan bahwa partai hanya berpihak ke calon yang bakal menang saja. Malas berusaha keras memperbaiki sistem pengkaderan agar mendapatkan kader yang siap diterjunkan jadi pemimpin," ujar Siti.
Pola seperti itu, dinilai Siti salah satu pertanda Parpol di Indonesia mandeg dalam soal regenerasi dan membentuk kader yang layak memimpin.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat bidang Pemenangan Kepala Daerah, Andi Nurpati mengatakan, Pilwalkot Surabaya dipastikan tak akan berjalan jika hanya menyediakan satu pasangan calon. Karena itu, dia menilai rencana mufakat tersebut tak mungkin terjadi.
Namun, kata dia, terkait Pilkada 2015, DPP Demokrat menyilakan kepengurusan di daerah melakukan penjaringan atau kerja sama dengan Parpol lain untuk mengusung pasangan calon. Namun, Andi mengaku partainya belum pernah membahas calonnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika