REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengakui telah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membahas seputar perundingan dengan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).
"Tadi saya acara makan siang. Pasti lah bicara soal ini (perundingan pilkada Golkar)," katanya di Jakarta, Kamis (18/6).
Yorrys enggan mengungkap isi pembicaraannya dengan Luhut. Hanya saja dia menekankan bahwa Luhut saat ini masih memiliki kapasitas sebagai kader Golkar.
Berkaitan dengan perundingan islah Golkar untuk pilkada, Yorrys mengungkapkan bahwa langkah kubu Aburizal telah bertentangan dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam kesepakatan bersama, kubu Aburizal mengatasnamakan diri sebagai pengurus Golkar hasil Munas Bali. Namun dalam pokok perundingannya mereka membawa semangat pengurus hasil Munas Riau.
Padahal, kata Yorrys, pengurus hasil Munas Riau sudah didemisionerkan secara otomatis dengan digelarnya munas Bali maupun Jakarta, serta Surat Keputusannya telah dicabut oleh Kemenkumham.
Seperti diungkap Yorrys, dalam pokok perundingan yang diajukan, kubu Aburizal meminta agar kubu Agung Laksono menghentikan pembentukan pelaksana tugas dan aktifitas kepartaian lain atas nama Partai Golkar sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap putusan PN Jakarta Utara, tanggal 1 Juni 2015.
Selain itu, kubu Aburizal juga meminta dibangun soliditas dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan yang rukun sebagai suatu kesatuan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII, Riau.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku politisi senior Golkar memediasi islah Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono, demi kepentingan Pilkada.
Melalui hasil mediasi itu disepakati kedua kubu menunjuk lima orang perwakilannya untuk berunding menyatukan pikiran demi keikutsertaan dalam Pilkada.
Dalam perundingan perdana kedua kubu Senin (15/6), kubu Aburizal mengajukan pokok perundingan yang dinilai membawa semangat Munas Riau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika