REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umun Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Prof. Ali Agus menuturkan, pemerintah perlu membentuk komite perunggasan hingga ke tingkat provinsi. Termasuk di DIY. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah dan pelaku usaha di sektor peternakan unggas.
"Jika di provinsi ada komite, tentunya akan berfungsi sebagai mitra di lapangan," tuturnya, Ahad (20/6).
Sebelumnya ia sempat mengemukakan agar pemerintah membentuk komite perunggasan nasional untuk membantu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan peternak kecil menengah.
Mengingat saat ini sektor peternakan unggas melibatkan 2,5 juta tenaga kerja dengan omzet national mencapai Rp 135 triliun.
Karena itu, menurut Ali, peternakan merupakan usaha padat karya. Dimana 60 persen peternak adalah rakyat yang bisa menjadi salah satu sarana mengatasi kemiskinan.
Selain itu mereka merupakan penghasil pangan berkualitas dalam bentuk telur dan daging. Dengan peputaran uang tidak kurang dari 150 trilliun per tahun.
Namun dalam dua tahun terakhir perunggasan nasional menghadapi persoalan serius akibat persaingan harga jual broiler dan telur dibawah biaya pokok produksi.
"Sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha peternakan secara nasional hingga Rp 7,4 triliun pada 2014 lalu," ujar Ali.
Ia menyampaikan, kondisi ini dapat mengancam ketahanan nasional, keamanan pangan, dan konflik sosial. Karena itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus hadir menyelamatkan rakyat.
Ali kemudian mengemukakan konsep komite perunggasan nasional. Menurutnya komite tersebut harus mampu mengawasi dan mendampingi alur usaha hulu-hilir dan kecil-besar secara adil agar dapat tumbuh berkembang dan sejahtera bersama.
Kontrol yang ketat dan sungguh-sungguh pun perlu diterapkan terhadap persaingan usaha dan produksi, bibit, pasar, budidaya.
"Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan supply-demand produk perunggasan di pasar domestik dan menguntungkan semua pihak," ujar Ali.
Adapun tugas Komite Perunggasan Nasional yaitu membantu pemerintah dalam menyediakan data, etika moral berusaha dan pengawasan usaha, serta promosi produk industri perunggasan.
Hal ini mengingat lebih dari 30 organisasi perunggasan belum bisa menyatukan langkah bersama dan cenderung mewakili kepentingan kelompok masing-masing.
Dengan begitu diharapkan target pemerintah dalam mencapai kesejahteraan dapat tercapai. Selain itu, ketahanan pangan dalam sektir perunggasan pun dapat mendorong tercapainya target nasional 15 Kg konsumsi daging ayam per tahun per kapita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika