REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil enggan menanggapi usulan DPR terkait dana aspirasi. Meski membawahi Kementerian Keuangan, Sofyan mengaku tidak menahu soal dana aspirasi tersebut.
"Waduh jangan tanya ke saya. Saya tidak tahu," singkat Sofyan ketika ditemui di kantornya, Senin (22/6).
Seperti diketahui, DPR mengusulkan dianggarkannya dana aspirasi dalam tahun anggaran 2016. DPR meminta pemerintah menyediakan dana Rp 20 miliar per anggota dewan atau yang juga disebut dengan dana usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP).
Senada dengan Sofyan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga belum berani angkat suara mengenai sikap Kemenkeu mengenai permintaan DPR tersebut. "Silakan ditanyakan ke yang lain terlebih dahulu," kata Askolani.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum bisa memberikan pernyataan tegas mengenai dana aspirasi. Bambang menyebut dirinya akan membahas lebih lanjut hal tersebut dengan DPR. Namun, Bambang mengatakan jika nantinya memang dana aspirasi tersebut disetujui, dana itu akan masuk ke dalam dana transfer ke daerah.