REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menegaskan posisinya tetap sebagai partai penyeimbang pemerintah. Berarti, Demokrat tidak dalam posisi mendukung ataupun menentang pemerintahan Jokowi-JK.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan hal itu sudah sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono (SBY). "PD kan sesuai arahan ketum sebagai partai penyeimbang, bukan di pemerintah," kata Nurhayati di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/6).

Menurut dia, posisi Demokrat sudah ditegaskan berkali-kali oleh SBY sebagai partai penyeimbang. Demokrat sudah 10 tahun ada di pemerintahan saat SBY menjabat sebagai Presiden selama dua periode. Partai penyeimbang itu berarti Demokrat tetap ada di luar pemerintahan.

Meskipun ada tawaran posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. "Kalau kita partai penyeimbang, ada di pemerintah, tidak bisa jadi partai penyeimbang," kata Nurhayati.

Sebelumnya, wacana reshuffle Kabinet Kerja kembali mencuat. Bahkan, diisukan dua partai mendapat jatah menteri, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).