REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penyerapan anggaran rendah disebabkan oleh kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI yang belum bekerja maksimal.

"Mau pecat-pecatin saja (PNS)," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/6).

Ahok mencontohkan PNS DKI tidak dapat bekerja dengan baik untuk dapat membeli tanah dengan sertifikat resmi. Padahal apabila di tangan swasta saja tanah di DKI dapat dengan mudah dipindah tangankan.

"Kita ada Rp 6 triliun buat beli tanah. Kenapa swasta beli tanah begitu mudah, kok kita nggak? Makanya saya mau pindahin duit ke BUMD, cuma jelek di portofolio," ujar Basuki.

Dengan jumlah PNS yang memadai, Ahok mengatakan akan segera memangkas pegawai jika tak bisa bekerja dengan baik. Padahal pembelian tanah merupakan contoh yang mudah. "Kalau begitu ada 72 ribu PNS ngapain beli tanah saja nggak bisa? Kan lucu. Semua belanja lewat BUMD," ujar suami Veronica Tan ini.

Kemudian ia menambahkan mengurangi jumlah PNS sampai 40 ribu juga tidak bermasalah. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan penyerapan anggaran di DKI baru sekitar 10 persen. Tjahjo mengungkapkan sudah memberitahukan hal tersebut kepada Basuki.

Tjahjo mengakui Basuki sendiri sangat berhati-hati dalam membelanjakakan anggaran DKI. Akan tetapi, anggaran harus cepat terserap karena dapat berpengaruh ke berbagai hal. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika