Selasa 23 Jun 2015 19:34 WIB

'Dana Aspirasi Tunjukan Politik dan Demokrasi di Indonesia Mahal'

Rep: C23/ Red: Bayu Hermawan
Koalisi Tolak Dana Aspirasi menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). (Antara/Sigid Kurniawan)
Koalisi Tolak Dana Aspirasi menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). (Antara/Sigid Kurniawan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mensahkan peraturan tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dalam sidang paripurna, Selasa (23/6).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menjelaskan disepakatinya dana aspirasi ini bisa menjadi preseden buruk jika Indonesia memiliki misi untuk memotong mata rantai politik dinasti atau politik uang yang kerap terjadi.

"Namun pada saat yang bersamaan, kita legalkan dan absahkan perilaku-perilaku atau tindakan yang justru semakin menegaskan bahwa politik dan demokrasi kita mahal," ujarnya kepada Republika, Selasa (23/6).

Ia melanjutkan, karena dana aspirasisebelumnya hanya senilai Rp 1 miliar. Sedangkan saat ini, dana tersebut telah mencapai Rp 20 miliar per anggota DPR.