REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan kader Nahdlatul Ulama (NU) di antaranya pelajar dan santri di tengah-tengah masyarakat selama ini mampu menjadi informal kader bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu, para kader NU diharapkan bisa berperan nyata dalam pembangunan nasional dengan melakukan nation character building untuk membentuk sikap dan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Peran kader NU perlu lebih dioptimalkan dalam era pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini, khususnya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam pembukaan kelas capacity Building Lokakarya Buku pedoman kaderisasi IPNU di gedung PBNU, Selasa (23/6).
Menurut Marwan, selama ini banyak kader NU yang memiliki peran penting menjadi lokomotif perubahan di desa menuju arah dan kondisi yang lebih bermartabat. Bahkan, imbuh dia, para kader NU dapat dikatakan bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga eksistensi dan masa depan Indonesia tercinta, terutama pada saat ini seiring maraknya gerakan radikalisme dan terorisme yang menghadirkan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
"NU telah menyatakan komitmen dan tekad untuk selalu istiqomah mengamalkan Keputusan Muktamar NU Situbondo tahun 1984 yang menegaskan kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945," ujar Marwan.
Sebagai kader NU, Marwan melihat kader dan pelajar NU bisa turut serta mewujudkan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan mengurangi desa tertinggal dan mendorong pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan, yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Kader dan pelajar NU harus turut serta membangun kawasan perdesaan untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antara desa dan kota," tandas politis PKB tersebut.
Salah satu peran kader dan pelajar NU salah satunya, menurut Marwan adalah dengan turur serta mengawal dan mengawasi dana desa. Dengan kewenangan desa yang sangat besar sekarang ini, imbuh dia, dalam pelaksanaan pembangunan desa termasuk mengelola langsung dana desa harus menjadi barokah yang mampu mewujudkan tujuan pembangunan desa.
"Jangan sampai justru dana desa yang diturunkan, menjadi musibah yang penuh dengan penyimpangan dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat," ujar Marwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika