REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) dinilai bisa menjalankan Blok Mahakam secara independen. Artinya, walaupun Total E&P Indonesie tidak mau bekerja sama, perusahaan pelat merah itu tetap bisa mengelola Blok di Kalimantan Timur itu.

Pengamat Energi Komaidi Notonegoro berpendapat, pemerintah tidak salah apabila Total hengkang dari Blok Mahakam. ''Kontrak memang sudah habis pada 2017,'' kata dia kepada ROL, Selasa (23/6).

Menurut Komaidi, tidak masalah apabila Total tidak melanjutkan partisipasi di Blok Mahakam. Namun, akan lebih baik apabila Pertamina bekerjasama dengan Total.

Dia menuturkan, bola panas sekarang di tangan pemerintah dalam penentuan porsi saham antara daerah dan Pertamina.

Pengamat Ekonomi Muslimin Anwar berpandangan, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik, namun porsi saham Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dapat dimaklumi. PT Pertamina mendapat jatah paling besar yaitu 70 persen.

Adapun 30 persen saham Blok Mahakam lainnya akan diserahkan ke Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation. Alasan masih tetap diberikannya bagian saham kepada pihak asing untuk memastikan kelangsungan produksi dapat diterima.

Namun ada baiknya bagiannya sama dengan yang akan diterima pemrov Kaltim. Ke depan, sudah seharusnya blok mahakam ini sepenuhnya dikelola oleh perusahaan negeri sendiri.

Namun demikian, beberapa pekerjaan rumah tetap harus diselesaikan. Pertama, Pertamina dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus duduk bersama untuk merumuskan kejelasan pembagian saham antara Pertamina dan Pemprov Kaltim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika