REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemimpin Tertinggi Iran Ayatulloh Ali Khamenei pada Selasa (23/6), mengesampingkan pembekuan pekerjaan nuklir yang sensitif di negara itu untuk waktu yang lama. Dia juga mengatakan, sanksi-sanksi yang diberlakukan atas negaranya semestinya dicabut segera setelah pihaknya mencapai persetujuan final dengan kekuatan-kekuatan besar, televisi negara melaporkan.
Enam negara, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Rusia, dan Amerika Serikat menginginkan Iran meghentikan selama sedikitnya 10 tahun pekerjaan pengembangan nuklir yang sensitif dan sudah diperiksa sebagai bagian dari persetujuan atom yang mereka akan capai pada 30 Juni.
Sebagai pertukaran dari sanksi yang membuat lumpuh ekonomi negara pengekspor minyak itu, mereka menawarkan bantuan. "Pembekuan penelitian dan pengembangan Iran untuk waktu lama seperti 10 atau 12 tahun tak dapat diterima," kata Khamenei dalam pidato yang disiarkan langsung.
Iran dan kekuatan-kekuatan besar itu masih berselisih pendapat untuk mencapai persetujuan akhir. Perbedaan terkait sampai seberapa besar transparansi yang Iran tawarkan untuk meredakan kecurigaan bahwa pihaknya telah berusaha mengembangkan bom nuklir, dan waktu dan langkah pemberian bantuan sebagai ganti bagi pencabutan sanksi yang diberlakukan atas Teheran.
"Semua sanksi finansial dan ekonomi yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB, Kongres AS atau Pemerintah AS hendaknya dicabut segera ketika kami menandatangani persetujuan nuklir," kata Khamenei.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berusaha menyelidiki tuduhan-tuduhan Barat bahwa Iran sedang bekerja untuk mengembangkan satu hulu ledak nuklir. Iran menyatakan program nuklirnya damai dan pihaknya bekerja dengan IAEA untuk menjernihkan kecurigaan-kecurigaan.
Khamenei menyuarakan kepercayaan pada tim perunding Iran, tetapi mengumandangkan pandangan para panglima Iran bergaris keras, juga mengesampingkan akses internasional bagi tempat-tempat militer Iran. "Inspeksi tempat-tempat militer kami di luar konteks dan merupakan salah satu yang tak bisa dilakukan," katanya.
Para pemeriksa PBB secara teratur memantau fasilitas-fasilitas nuklir yang dinyatakan Iran, tetapi selama bertahun-tahun IAEA telah mengeluhkan kurangnya akses ke tempat-tempat, peralatan, dokumen, dan orang-orang yang relevan dengan penyelidikannya.
Dalam suatu langkah yang berpotensi akan memperumit peluang-peluang bagi tercapainya persetujuan final dengan enam kekuatan tersebut, parlemen Iran mengesahkan suatu rancangan undang-undang pada Selasa yang melarang akses bagi para inspektur IAEA ke tempat-tempat militer dan ilmuwannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika