REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan peluang penyalahgunaan hingga lobi-lobi di daerah terbuka lebar karena minimnya fungsi pengawasan. Sebab, selama ini yang menjalani fungsi tersebut adalah DPR sendiri.

"Dana aspirasi membuka peluang lobi-lobi di daerah dan segala bentuk penyelewengan. Apalagi mungkin kurangnya pengawasan karena fungsi tersebut sebenarnya adalah tugas DPR sendiri. Siapa yang mau ngawas jadinya?" kata Hanta saat dihubungi ROL, Selasa (23/6).

Selama ini, kata dia, banyak anggota legislatif tersangkut kasus korupsi sehingga kurangnya kepercayaan publik kepada para wakil rakyat tersebut. Selain itu pengawasan juga harus diperhatikan, karena bagaimanapun tugas DPR tidak pada ranah eksekusi melainkan hanya pada tiga fungsi yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Usulan dana aspirasi dinilai menjadi jalan pembuka peluang lobi-lobi di daerah. Para legislator bisa dengan mudah menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi.

Ia tidak setuju usulan dana aspirasi. Selain rawan penyelewengan, dana tersebut juga salah tujuan jika mengarah pada pemerataan pembangunan daerah.

Banyak kritikan yang mengalir terkait dana aspirasi yang rencananya akan diberikan pada masing-masing anggota DPR senilai Rp 20 miliar. Hanta melihat kritikan tersebut adalah bentuk kecintaan masyarakat untuk membuat DPR yang lebih dipercaya masyarakat. Bukan hanya DPR yang sekadar mencari untung mengatasnamakan rakyat.

"Kritik-kritik konstruktif harus dilihat anggota DPR karena kita sayang pada wakil rakyat kita. Kita ingin memperkuat lembaga legislatif kita. Ini bentuk kepedulian kita," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika