REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menilai usulan dana aspirasi menjadi ambisi DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang salah. Pasalnya kewenangan mewujudkan aspirasi rakyat tidak dilakukan langsung oleh anggota DPR melainkan pemerintah yang berkewajiban turun.

"Dana aspirasi ide yang salah besar. Ini ambisi mereka yang salah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka ingin langsung bantu tapi itu bukan kewenangannya," kata Maswadi saat dihubungi ROL, Rabu (24/6).

Menurutnya, pembangunan daerah yang ditujukan dalam tujuan dana aspirasi adalah tugas ranah lembaga eksekutif. Dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR hanya ditugaskan menyampaikan dan mendukung ke tangan pemerintah.

Setelah disampaikan aspirasi ke pemerintahan, eksekusi akan dilakukan pemerintah langsung. Sementara DPR berfungsi mengawasi jalannya program tersebut. Namun, aturan fungsi ini berbanding terbalik dengan pemahaman para legislator yang ingin mewujudkan sendiri keinginan rakyat.