REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menilai usulan dana aspirasi menjadi ambisi DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang salah. Pasalnya kewenangan mewujudkan aspirasi rakyat tidak dilakukan langsung oleh anggota DPR melainkan pemerintah yang berkewajiban turun.

"Dana aspirasi ide yang salah besar. Ini ambisi mereka yang salah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka ingin langsung bantu tapi itu bukan kewenangannya," kata Maswadi saat dihubungi ROL, Rabu (24/6).

Menurutnya, pembangunan daerah yang ditujukan dalam tujuan dana aspirasi adalah tugas ranah lembaga eksekutif. Dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR hanya ditugaskan menyampaikan dan mendukung ke tangan pemerintah.

Setelah disampaikan aspirasi ke pemerintahan, eksekusi akan dilakukan pemerintah langsung. Sementara DPR berfungsi mengawasi jalannya program tersebut. Namun, aturan fungsi ini berbanding terbalik dengan pemahaman para legislator yang ingin mewujudkan sendiri keinginan rakyat.

Ia menilai prinsip yang dipahami DPR sudah salah. Mereka hanya berpikir ketika turun ke daerah pemilihan masing-masing maka dituntut untuk segera merealisasikan janji kampanye untuk memerikan kemajuan. Tapi bukan untuk dikerjakan sendiri, ini justru hal yang semestinya disampaikan ke eksekutif, biar kemudian dijalankan pemerintahan.

Himbaunya, pemerintah menolak segala bentuk upaya DPR yang berujung pada kepentingan pribadi. Tidak hanya merugikan rakyat, namun pembangunan negara juga akan terganggu. Pasalnya sudah ada pihak yang terkait melalukan pembangunan daerah. Ketika nanti juga dilakukan DPR maka akan saling tumpang tindih dan menimbulkan kekacauan.

"Coba bayangkan kalau ada anggota DPR buat jembatan atau sekolah di dapilnya, kemudian Kemendikbud juga buat sekolah. Apa ga akan kacau itu? Saling tumpang tindih," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika