REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah bisa saja menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi jika tidak dicapai kesepakatan dengan DPR.

"Bisa saja (Pemerintah batalkan); banyak caranya, ada nilainya, masukkan ke anggaran. Pokoknya nanti dibicarakan antara DPR dan Pemerintah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (25/6).

Terkait usulan dana tersebut, Wapres menyetujui adanya dana tambahan untuk pembangunan di daerah melalui perwakilan di DPR. Hanya saja perlu dikaji lebih lanjut mengenai besaran dan metode penyaluran dana tersebut.

"Semua mengatakan ada dasarnya, tetapi sebenarnya ini kan belum, baru (tahap) menyetujui program itu. Setuju iya, tetapi bagaimana caranya, berapa besarnya, itu kan belum ada (pembahasan)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan pihaknya masih menunggu sikap Pemerintah terkait UP2DP.

DPR RI sudah menyetujui mekanisme Usul Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau usulan dana aspirasi tersebut.

"DPR akan menunggu sikap resmi Pemerintah yang akan disampaikan Menteri Keuangan pada rapat Badan Anggaran," kata Taufik Kurniawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya bagaimana jika pemerintah menolak usulan dana aspirasi, menurut Taufik, hal itu wajar saja dan DPR RI tidak keberatan untuk melakukan lobi.

Menurut Taufik, aturan yang disetujui pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/6), adalah peraturan soal mekanisme UP2DP.

"Ini adalah peraturan internal DPR," katanya.

Penyampaian sikap Pemerintah di Badan Anggaran dijadwalkan pada pekan depan. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika