REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penetapan Ciletuh menjadi Geopark terkendala lahan dan tambang liar.
Menurut Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, tahun ini pihaknya akan memulai kegiatan di Ciletuh dengan kegiatan kepariwisataan dan olah raga. Jadi, Pemprov Jabar telah mengecek kesiapan dari BKSDA, kabupaten dan masyarakatnya sendiri.
Kemudian timbul persoalan,karena di daerah yang mulai berkembang biasanya muncul masalah penguasaan tanah. "Penguasaan lahan itu oleh masyarakat (lokal) maupun dari luar. Ini jadi salah satu kendala,’’ ujar Deddy kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar tentang Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Perihal Raperda tentang P2 APBD TA 2014, Kamis (24/6).
Kendala lainnya, kata Deddy, keberadaan penambangan di sekitar kawasan area Geopark tersebut. Baik yang legal maupun yang ilegal. Karena area tersebut sudah delienasikan (pengukuran, red).
Keberadaan tambang tersebut, harus dilihat lagi. Kalau yang illegal, tentu harus dihentikan. Namun kalau yang legal akan diarahkan ke Good Mining Practice, agar tidak merusak kawasan itu sendiri.
Belum lama ini, kata dia, Pemprov Jabar telah menggelar Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas masalah ini. akni, mulai dari Pemerintah Kabupaten, Badan Beologi dan BKSDA. Semua, sudah berketetapan tahun ini Ciletuh akan menjadi Geopark.
Selain itu, pada 15 September mendatang, Pemprov Jabar akan ke Osaka- Jepang untuk mempresentasikan Geopark Ciletuh ke seluruh dunia. Presentasi akan dilakukan di depan Global Network Geopark. ‘’Mudah mudahan tahun depan bisa jadi geopark internasional,’’ katanya.
Tapi, kata dia, tahun ini ditargetkan Geopark Ciletuh diakui secara nasional dulu. Nanti, biasanya ada tim yang melihat dan menilai apakah wajar kalau Ciletuh dijadikan Geopark dunia.’’ Tahun ini pokoknya untuk nasional dulu,’’ katanya.
Terkait penguasaan lahan, Deddy menilai, hal tersebut terjadi karena kawasan Ciletuh ini potensial dikembangkan untuk pariwisata . Keberadaan lahan tersebut, menjadi seksi. Jadi, sekarang sudah mulai banyak pembangunan-pembangunan. "Kami juga kaget, karena (lahan, red) sudah dimiliki orang. Ada juga orang-orang baru yang sudah investasi disana,’’ katanya.
Dikatakan Deddy, keberadaan pembangunan di kawasan Ciletuh ini harus diatur. Salah satu contoh referensinya, pengembangan wisata di Tanah Lot-Bali. Di lokasi tersebut, masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan kepariwisataannya. "Nanti Ciletuh, sisa sama (meniru) bisa juga beda, bagi orang-orang yang menguasai tanah itu sekarang,’’ katanya.
Memang, kata dia, kalau dulu di Tanah Lot pemerintah yang mengundang investor. Tapi di Ciletuh, sekarang investor sudah keburu masuk sebelum sempat dikembangkan. ‘’Dari dulu kan saya bilang seksi tempat itu,’’ katanya.
Untuk mengatasi penguasaan lahan tersebut, kata dia, salah satunya Pemprov Jabar akan membeli lahan yang ada. Tahun ini, sudah dianggarkan di APBD perubahan. Luasnya, tak boleh lebih dari 5 Hektare.
‘’Lahan itu kami beli supaya punya tempat basecamp untuk pengeloalaan informasi dan segala macam hal. Nilai anggarannya sekitar Rp 3 miliar barangkali,’’ katanya.
Sedangkan untuk tambang liar, kata dia, di lokasi tersebut jumlahnya ada dua. Yang satu, sudah diteliti dan dikeluarkan AMDALnya. Sementara satu lagi, baru dikeluarkan sama kabupaten. Tambang tersebut, tak akan menjadi persoalan kalau masih menerapkan prinsip good mining pracrice. "Itu tidak masalah. Kalau itu merusak Geopark itu sendiri, nah ini perlu ditinjau kembali,’’ katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika