REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan proses penyaluran aspirasi yang wajar. Sebab, tidak setiap usulan dari anggota DPR dapat diakomodir oleh pemerintah.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, dalam proses penyampaian usulan program, setiap anggota menyerap aspirasi dari konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi ini kemudian disampaikan ke pemerintah melalui DPR RI.

Program yang diusulkan setiap anggota dewan ini akan dilihat oleh Bapennas dan Menteri Keuangan. Bapennas akan melihat apakah usulan program dari anggota sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Kalau sesuai, maka usulan program dapat disetujui oleh Bapennas.

Setelah itu, Menteri Keuangan akan melihat apakah ada anggaran untuk merealisasikan program yang diusulkan anggota DPR tersebut. Kalau ada anggaran, pemerintah akan menyetujui untuk direalisasikan. Tapi kalau tidak ada anggaran, maka program yang diusulkan tidak akan disetujui.