REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi VI DPR RI memanggil Meneg BUMN Rini Soemarno sejak Kamis (25/6) siang hingga malam ini. Di antara pembahasan yang mengemuka adalah terkait rencana swap share anak usaha PT. Telkom, PT. Dayamitra Telekomunikasi/Mitratel dengan Tower Bersama Infrasturktur/TBIG.

Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir mengatakan, sejak semula tukar saham ini menuai pro kontra. Namun, ia sendiri berpandangan bahwa lebih baik Mitratel tetap dikelola oleh Telkom.

"Saya melihat Mitratel akan lebih sehat kalau dikelola sendiri oleh Telkom. Mitratel akan lebih kuat dan lebih besar ketimbang perusahaan tower lainnya. Karena apa? Karena Telkom adalah penyelenggara komunikasi terbesar saat ini dan hampir dapat dikatakan punya pasar monopoli," kata Hafisz dalam rapat tersebut.

Ia pun mempertanyakan adanya swap share tersebut.

"Jadi kenapa paksakan Mitratel dilepas ke pihak lain? Mitratel tidak boleh lepas ke pihak manapun. Biarkan Mitratel tumbuh dan berkembang dipangkuan Telkom sebagai anak usaha," tegasnya.

Pada 10 Juni 2015 lalu ketika rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Meneg BUMN Rini Soemarno menyampaikan bahwa jajaran komisaris telah melaporkan ke Meneg BUMN. 

Intinya meminta direksi menghentikan proses pelepasan saham Mitratel dan meminta Direksi melakukan kajian korporasi lainnya yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika