REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sikap pemerintahan diharapkan konsisten menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

"Sudah bagus Pak Jokowi menolak dan mudah-mudahan presiden konsisten, sehingga usulan dana aspirasi ini tidak disetujui," kata Hendri di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (26/6).

Usulan dana aspirasi tersebut, kata Hendri, lebih baik ditolak karena tidak ada jaminan bahwa aspirasi masyarakat bisa terserap oleh anggota dewan. Menurutnya, pembangunan akan jadi korban jika ditambah dengan beban anggaran untuk dana aspirasi.

Menurut Hendri, sikap penolakan ini adalah langkah baik dari Presiden Joko Widodo untuk menahan dana spirasi walaupun belum keluar pernyataan resminya. Kendati demikian, sikap ini bisa jadikan pelajaran untuk anggota dewan.

"Seharusnya program pembangunan itu disodorkan oleh eksekutif, disetujui oleh legislatif. Kemudian dikawal oleh legislatif. Program pembangunan itu untuk semua rakyat Indonesia, bukan cuma Dapil," ujar Refly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika