REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --Relawan Projo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan di kalangan menteri ekonomi karena ekonomi terus melambat, kurs Rupiah yang terus melemah, merosotnya indeks kinerja sektor riil dan terjadi PHK massal.

"Indikasi merosotnya ekonomi Indonesia selama delapan bulan ini cenderung menurun, misalkan sektor konsumsi turun 40 persen, penjualan motor turun 20 persen. Oleh karena kinerja ekonomi sudah sangat mengkhawatirkan maka menteri-menterii di bidang ekonomi harus dirombak," kata Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Sabtu (27/6).

Hal itu dikatakan Budi Arie, mantan aktivis UI 1998, dalam sebuah Diskusi bertemakan "Menteri Menghitung Hari" dimana hadir pembicara lainnya Direktur Indo Barometer M Qodari, Jubir Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua DPP PAN Yandri Susanto dengan moderator Pangeran Ahmad Nurdin yang disiarkan langsung oleh sebuah radio swasta.

Menurut Budi, soal perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden karena Indonesia menganut sistem presidensial. Namun jika memang presiden mau melakukan perombakan kabinet maka perombakan menteri-menteri ekonomi harus dilakukan karena ekonomi Indonesia cenderung memburuk.

"Cuma isu perombakan kabinet selama ini cenderung dipolitisasi untuk tawar menawar politik oleh kekuatan politik yakni partai politik," katanya.

Direktur Indo Barometer M Qodari mengatakan, "Projo wajib mengeluarkan raport kinerja kabinet karena ormas relawan ini yang pertama kali memberikan dukungan kepada Jokowi dan hingga kini masih kuat mendukung presiden Jokowi."

Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mendukung agar presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet demi meningkatkan kinerja pemerintahannya namun pesannya adalah rekrutmen menteri tidak harus dari Parpol pendukungnya. "Laksanakan cita-cita Jokowi untuk memilih menteri dari kalangan profesional," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika